Sumber Daya Manusia

POKOK-POKOK STRATEGI PENGEMBANGAN MASYARAKAT PANTAI  Dalam Mendorong Kemandirian Daerah  Pada tahun 1965, Harbinson dan Myers dalam bukunya Manpower and Education : Country Studies in Economic Development menyatakan bahwa In the final analysis, the wealth of a country is based upon its power to develop and to effectively utilize the innate capacities of its people. Merujuk dari asumsi tersebut dalam rangka mengantisipasi penyelenggaraan Otonomi Daerah yang mandiri dan bertanggung jawab, maka diperlukan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mendayagunakan secara efektif kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, pengembangan masyarakat pantai merupakan bagian integral dari pengelolaan sumber pesisir dan laut bagi kemakmuran masyarakatnya, sehingga perlu digunakan suatu pendekatan dimana masyarakat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek pembangunan.  Sementara, ketertinggalan dalam strategi pengembangan masyarakat pantai, tidak hanya dilihat sebagai masalah sosial dan budaya sehingga perlu perubahan ekstrem dalam sistem sosial atau nilai-nilai budaya, melainkan lebih sebagai masalah integral. Oleh karena itu, penyelesaiannya perlu dilakukan melalui strategi yang komprehensif dengan menempatkan sistem sosial-ekonomi dan nilai budaya yang sudah melekat didalam masyarakat sebagai faktor pendorong perubahan. Selain itu, peningkatan produktivitas masyarakat pantai lebih menjadi sasaran dalam proses pembangunan guna memajukan kesejahteraan serta menyongsong kemandirian daerah secara berkelanjutan. Perkembangan ini pada muaranya akan meningkatkan harkat sumber daya manusia, kualitas dan sistem atau pranata sosial masyarakat.  Tidak ada kata terlambat bagi pe-merintah Indonesia dalam merencanakan sekaligus mengimplementasikan kebijakan publik yang terkait dengan masalah pesisir dan kelautan. Meskipun baru dimulai, adanya perubahan arah pembangunan ke sektor kelautan, merupakan angin segar bagi masyarakat pantai yang selama ini kurang tersentuh dan seakan di-anaktiri-kan dibandingkan wilayah ataupun sektor lainnya. Meskipun diakui, masuknya revolusi biru selama ini telah mengakibatkan banyak perubahan positif bagi kehidupan nelayan. Meningkatnya jumlah tangkapan ikan, membaiknya sistem bagi hasil dibanding sebelumnya dan telah meningkatkan pendapatan nelayan serta perubahan-perubahan dalam hubungan kerja antara ponggawa dan sawi. Namun kondisi masyarakat pantai pada umumnya masih jauh tertinggal, baik dari tingkat pendapatan maupun dari tingkat pendidikan. Kondisi ini sangat menyulitkan dalam proses transformasi struktural masyarakat pantai (nelayan) kearah kondisi yang lebih baik.  Pengembangan Masyarakat Pantai.  Strategi pengembangan masyarakat pantai dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, yang bersifat struktural dan non struktural. Pendekatan struktural adalah pendekatan makro yang menekankan pada penataan sistem dan struktur sosial politik. Pendekatan ini mengutamakan peranan instansi yang berwewenang atau organisasi yang dibentuk untuk pengelolaan pesisir laut. Dalam hal ini peranan masyarakat sangat penting tetapi akan kurang kuat karena aspek struktural biasanya lebih efektif bila dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, paling tidak pada tahap awal.  Dilain pihak pendekatan non struktural adalah pendekatan yang subyektif. Pendekatan ini mengutamakan pemberdayaan masyarakat secara mental dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan persoalan pesisir laut. Kedua pendekatan tersebut harus saling melengkapi dan dilaksanakan secara integratif. 1. Pendekatan struktural.  Sasaran utama pendekatan struktural adalah tertatanya struktur dan sistem hubungan antara semua komponen dan sistem kehidupan, baik di wilayah pesisir dan laut maupun komponen pendukung yang terkait, termasuk komponen sosial, ekonomi dan fisik. Dengan penataan aspek struktural, diharapkan masyarakat mendapatkan kesempatan lebih luas untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu penataan struktur dan sistem hubungan sosial dan ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta melindungi sumber daya alam dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang utama yang selama ini secara terus menerus menempatkan masyarakat (lokal) pada posisi yang sulit. Pendekatan struktural membutuhkan langkah-langkah strategi sebagai berikut :  a. Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat pada Sumber Daya Alam.  Aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya alam adalah salah satu isu penting dalam rangka membangun perekonomian masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk dapat menikmati peluang pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (sustainable). Kesempatan tersebut selain dapat meningkatkan dan memelihara perekonomian masyarakat, juga diharapkan dapat mendorong masyarakat supaya lebih aktif untuk melindungi lingkungan, baik dengan cara pemanfaatan yang ramah lingkungan maupun upaya secara aktif untuk menjaga dari kerusakan lingkungan.  Selain itu, aksesibilitas masyarakat terhadap potensi perairan pesisir dan laut untuk transportasi dan parawisata perlu ditingkatkan. Tujuan untuk kegiatan dan membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat setempat. Pengembangan sektor seperti kegiatan parawisata dapat mendorong kegiatan masyarakat untuk ikut serta melindungi lingkungan terutama apabila pelaksanaannya dilakukan dengan tepat. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya alam sangat diperlukan, karena sebagian besar masyarakat pantai telah dan masih akan bergantung pada sumber daya alam.  b. Pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.  Pengembangan aksesibilitas masyarakat pantai terhadap sumber daya ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan diversifikasi sumber penghasilan masyarakat dan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. Langkah ini mencakup perluasan pilihan sumber daya ekonomi, seperti perluasan usaha dan perkreditan. Peluang usaha selain sektor perikanan yang perlu dibuka lebih luas adalah dibidang pertanian, kerajinan, peternakan dan jasa angkutan. Hal ini penting dalam rangka membuka kesempatan masyarakat untuk tidak hanya bergantung secara langsung pada sumber daya alam, tetapi juga sekaligus mengurangi beban alam. Guna mendukung langkah tersebut, maka perlu dikembangkan aksesibilitas masyarakat terhadap perkreditan.  Sistem perkreditan yang mampu memberikan pelayanan dan dorongan bagi masyarakat, sangat diperlukan. Perkreditan tersebut perlu lebih diarahkan kepada upaya pengembangan usaha yang tidak terlalu mengandalkan sumber daya alam utama di wilayah pesisir dan laut, yaitu mangrove. Karena itu, perlu dikembangkan suatu sistem perkreditan yang mampu mendorong tumbuhnya sektor usaha alternatif.  c. Pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.  Keberhasilan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan pesisir dan laut sangat tergantung pada ketepatan kebijakan yang diambil. Kebijakan yang dikembangkan dengan melibatkan dan memperhatikan kepentingan masyarakat dan menjamin keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan wilayah. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena akan menghasilkan kebijakan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kebijakan yang berbasis pada potensi masyarakat akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam. Selain itu juga memberikan keuntungan ganda : pertama, dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat maka pengelolaan pesisir dan laut akan menarik masyarakat sehingga akan mempermudah proses penataan. Kedua, memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab atas keamanan pesisir dan laut. Selain itu yang lebih penting lagi adalah adanya upaya untuk meningkatkan kepentingan hakiki masyarakat yaitu kesejahteraan.  Pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, dapat dilakukan dengan pendekatan yang menggabungkan bottom up dan top down planning. Pada tingkat perencanaan masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan tata ruang untuk menyerap informasi dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut akan memberikan manfaat bagi proses pengembangan zona yang akan dijadikan sebagai pola dasar penyusunan rencana pengelolaannya. Informasi dan aspirasi masyarakat tersebut juga akan bermanfaat untuk menggali potensi masyarakat terutama dalam rangka mengembangkan sistem perlindungan kawasan yang berbasis pada masyarakat. Dilain pihak, top down planning diperlukan untuk memberikan peluang bagi pemerintah untuk merancang pola pengelolaan wilayah bagi kepentingan yang lebih luas.  d. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap informasi.  Informasi merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan masyarakat pantai sebagai bagian dari pengelolaan pesisir dan laut. Kesediaan informasi mengenai potensi dan perkembangan kondisi wilayah dan sumber daya alamnya sangat berharga untuk penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di wilayah tersebut. Kesediaan informasi ini juga penting bagi masyarakat untuk dijadikan bahan pertimbangan pengembangan kegiatan dan perannya dalam rangka meningkatkan perekonomian mereka. Hal tersebut juga bermanfaat untuk mengefektifkan upaya masyarakat dalam melindungi sumber daya alam serta wilayah pesisir dan laut. Mengingat sebagian besar penduduk di wilayah ini tergantung secara ekonomis pada sumber daya alam, maka informasi yang berkaitan dengannya sangat diperlukan bagi masyarakat.  Guna meningkatkan aksesibilitas informasi dari masyarakat, dapat dilakukan dengan pembentukan forum komunikasi yang melibatkan masyarakat, unsur-unsur pemerintah dan pihak terkait serta stakeholders.  e. Pengembangan kapasitas kelembagaan.  Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan wilayah dan sumber daya alam, diperlukan kelembagaan sosial, untuk mendorong peranan masyarakat secara kolektif. Semangat kolektif akan mendorong upaya pemberdayaan masyarakat untuk melindungi wilayahnya dari kerusakan yang dapat mengancam perekonomian. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan lembaga sosial diharapkan untuk memperkuat posisi masyarakat dalam menjalankan fungsi manajemen wilayah pesisir dan laut. Selain itu, pengembangan kelembagaan sosial diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kegiatan masyarakat untuk selanjutnya akan berdampak pada jalannya kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.  Pengembangan kelembagaan dapat dilakukan dengan pembentukan embrio lembaga-lembaga sosial dalam bidang yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Apabila lembaga serupa telah ada sebelumnya, maka lembaga-lembaga tersebut perlu diberdayakan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pengembangan jaringan sosial antara lembaga-lembaga serupa baik dalam lingkungan desa, antar desa, maupun antar kecamatan. Selain itu, pemberian peranan yang lebih kepada lembaga-lembaga tersebut dalam proyek-proyek pembangunan akan makin memperkuat kapasitas lembaga-lembaga yang bersangkutan.  f. Pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat.  Keberadaan sistem pengawasan yang efektif merupakan syarat utama keberhasilan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Sistem pengawasan tersebut harus mampu menjalankan fungsinya dengan cara memobilisasi semua unsur terkait. Salah satu pendekatan yang efektif adalah pengembangan sistem pengawasan berbasis pada masyarakat. Sistem pengawasan yang berbasis pada masyarakat adalah suatu sistem yang dilandasi oleh kepentingan, potensi dan peranan masyarakat lokal. Untuk itu, sistem pengawasan yang berbasis pada masyarakat tersebut selain memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi sumber daya alam dan wilayah tempat mereka tinggal dan mencari makan, juga memperkuat rasa kebersamaan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerahnya. Hal ini dapat dilakukan melalui lembaga sosial masyarakat pantai (nelayan). g. Pengembangan jaringan pendukung.  Pengembangan koordinasi tersebut mencakup pembentukan sistem jaringan manajemen yang dapat saling membantu. Koordinasi melibatkan seluruh unsur terkait (stakeholders), baik jaringan pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Keberhasilan dari unsur-unsur ini, selain secara teknis manajemen akan memberikan manfaat praktis, juga secara sosial dan politis dapat mendorong terciptanya integrasi pengelolaan pesisir dan laut. Untuk mewujudkan sistem koordinasi yang efektif, maka perlu persyaratan sistem dialog antar instansi terkait dan antara instansi-instansi tersebut dengan masyarakat. Kebiasaan mengkomunikasikan gagasan dan rencana kegiatan setiap instansi dengan instansi lain merupakan langkah strategis yang harus dikembangkan. Untuk itu, pelembagaan sistem koordinasi antar stakeholders perlu dilakukan secara terus menerus dan melibatkan langsung jajaran instansi dilingkungan pemerintah.  2. Pendekatan Subyektif.  Pendekatan subyektif (non struktural) adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan peranannya dalam perlindungan sumber daya alam disekitarnya. Karena itu, salah  satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan wilayah pesisir dan laut adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat sesuatu demi melindungi sumbar daya alam. Pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak harus berkaitan langsung dengan upaya-upaya penanggulangan masalah kerusakan sumberdaya alam tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama dalam rangka membekali masyarakat dengan usaha ekonomi alternatif sehingga tidak merusak lingkungan, antara lain yaitu :  a. Peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan.  Pengetahuan dan wawasan lingkungan perlu dimasyarakatkan untuk memberikan konsep dan pandangan yang sama dan benar kepada masyarakat tentang lingkungan dan peranannya terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Jenis pengetahuan dan wawasan yang diberikan berbeda menurut lokasi pemukiman dan jenis pekerjaan. Bagi masyarakat yang berlokasi di zona inti tentu lebih spesifik dan lebih menekankan pada pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan hubungan langsung antara masyarakat setempat dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan pengawasannya dibanding dengan masyarakat diluar wilayah. Peningkatan pengetahuan dan wawasan juga perlu melibatkan aparatur dusun, desa, dan kecamatan serta masyarakat luas.  b. Pengembangan keterampilan masyarakat.  Peningkatan keterampilan praktis pengelolaan lingkungan bagi masyarakat dan jajaran pemerintah ditingkat dusun, desa dan kecamatan sangat penting untuk mendorong peran serta unsur-unsur tersebut secara aktif dalam menanggulangi masalah-masalah lingkungan yang secara ekologis dan ekonomis akan merugikan. Keterampilan tersebut terutama berkaitan dengan cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, dan keterampilan tentang upaya penanggulangan permasalahan. Penguasaan keterampilan tersebut akan meningkatkan efektifitas peran serta masyarakat pantai dalam pengelolaan pesisir dan laut.  c. Pengembangan kapasitas masyarakat.  Pengembangan kapasitas masyarakat diperlukan untuk dapat ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan, terutama dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pengembangan kapasitas masyarakat sebenarnya merupakan serangkaian kegiatan seperti yang diuraikan sebelumnya, namun dalam program ini perlu ditekankan pentingnya kemampuan dan peluang masyarakat untuk dapat mengartikulasikan kepentingannya melalui kelompok atau lembaga sosial. Sasaran utama program ini adalah meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dan kemampuan berinisiatif.  d. Pengembangan kualitas diri.  Kualitas masyarakat pantai perlu ditingkatkan untuk menjawab dua tantangan. Tantangan pertama adalah, upaya mengatasi masalah perekonomian, baik untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan pokok, maupun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang lebih luas. Tantangan kedua adalah, upaya mengatasi masalah kerusakan alam, yaitu untuk mengurangi tekanan terhadap sumberdaya alam diwilayah pesisir dan laut sebagai akibat makin meningkatnya aktifitas manusia diwilayah tersebut. Pengembangan diri tersebut termasuk pengembangan kualitas manusia, baik secara perorangan maupun kelompok untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja yang kian beragam.  Peningkatan kualitas manusia diharapkan dapat mendorong terjadinya diversifikasi lapangan kerja dan sumber penghasilan penduduk setempat sehingga mampu mengurangi kecenderungan usaha yang bertumpu pada pengelolaan sumber-daya alam yang tidak efisien. Program pengembangan kualitas manusia ini selain dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan juga dengan cara membentuk kerjasama antar lembaga-lembaga sosial dan ekonomi, baik di lingkungan desa pantai maupun di luar, bahkan antar wilayah. Penyiapan tenaga kerja untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan laut dan wilayah lain disekitarnya perlu dilakukan secara proaktif dengan dilandasi oleh pandangan jauh ke depan.  e. Peningkatan motivasi masyarakat untuk berperanserta.  Motivasi masyarakat perlu ditumbuhkan untuk mendorong peran serta mereka secara aktif dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut. Untuk itu, upaya pelibatan masyarakat dan pengembangan kegiatan yang dilandasi oleh kepentingan masyarakat perlu ditingkatkan terus. Pelaksanaannya perlu diintegrasikan dengan aspek-aspek yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Penyeimbangan kepentingan lingkungan, sosial dan ekonomi mempunyai arti yang strategis untuk mendorong masyarakat melibatkan diri dalam upaya perlindungan sumberdaya alam.  f. Penggalian & pengembangan nilai tradisional masyarakat.  Upaya penggalian nilai-nilai tradisional adalah penting untuk dijadikan bahan pengem-bangan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat menjadi norma-norma yang dapat dioperasional-kan menjadi landasan dan rambu-rambu pengamanan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut. Pengembangan nilai-nilai dan norma-norma arif lingkungan masyarakat akan mendorong penggunaan aturan-aturan atau cara-cara mereka sendiri dalam mengelola sumberdaya alam berdasarkan pada nilai-nilai yang mereka yakini.  Dengan demikian, strategi pengembangan masyarakat pantai dalam meningkatkan kemandirian Daerah, sesungguhnya dapat dibagi dua yaitu, pertama merupakan strategi jangka pendek yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah pengembangan masyarakat pantai dengan menyesuaikan urgensi kebutuhan melalui pendekatan struktural dan non struktural. Kedua adalah strategi jangka panjang dengan tujuan yang menitikberatkan pada :  1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.  2. Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan, pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah pesisir dan lautan.  3. Peningkatan kemampuan dan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan.  4. Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah pesisisr dan lautan.  Keempat tujuan jangka panjang tersebut hanya mungkin dicapai bila disusun dan ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan kawasan pesisir dan laut secara mantap dan berkesinambungan. Akhirnya, semua kembali pada pe-merintah, dan para pengambil kebijakan. Apakah laut dan pesisir dengan segala bentuk kehidupan serta keanekaragamannya benar-benar dikelola secara profesional dengan melandaskan pada prinsip-prinsip peningkatan kapasitas masyarakat lokal, ataukah hanya dijadikan sebagai komoditas politik yang dangkal dengan tujuan sesaat tanpa adanya keinginan dan komitmen kuat untuk mengelola sumberdaya kelautan secara berkelanjutan.